oleh

Ketua Komisi II Minta, Kepala OPD Wajib Awasi Program Kerjanya

Bengkulu Utara – Terkait hasil pemeriksaan oleh BPK RI terhadap kegiatan pengadaan bibit ternak sapi senilai Rp. 418.600.000 yang menjadi temuan tahun 2018.


Dinilai tidak sesuai dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 16 ayat (1).  Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan keputusan Bupati nomor 030/307/BPKAD/2017 tentang standar harga satuan pemerintah kabupaten Bengkulu Utara tahun 2018 serta Dokumen pengadaan Bab X syarat-syarat umum kontrak.


Hendri Sahat, MS,ST.MM ketua komisi II DPRD Bengkulu Utara, dikonfirmasi awak media, senin (09/12/2019) diruang kerjanya meminta setiap kepala OPD untuk dapat mengawasi secara detail pekerjaan disetiap OPD nya masing-masing.


“Yang jelas bukan saja Dinas TPHP saja. Tetapi, kita minta kepada seluruh kepala OPD wajib turun langsung untuk mengawasi setiap program/kegiatan didinasnya masing-masing. Jangan sampai ada kesalahan baik dari segi administrasi atau yang lainnya, yang bakal menjadi temuan baik dari pemeriksaan BPK atau pihak yang lain.” ujar Hendri.


Lebih lanjut dikatakannya, untuk tahun depan pihaknya bakal memanggil kepala OPD untuk meminta klarifikasi dan pencapaian kinerjanya setiap tiga bulan sekali.


“Yang jelas kedepan, setiap tiga bulan sekali kita bakal panggil kepala OPD untuk evaluasi. Supaya kita tahu sejauh mana kinerja setiap OPD itu sampai mana. Apakah ada kendala dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Kita perlu tahu.” tutup Hendri. (Eren)

Komentar

News Feed