oleh

Soal Slip Setoran Ke Rekening Bupati 2018, Apakah Pemberian Insentif Sudah Terkena PPh?

Bengkulu Utara – Mencuatnya kepublik, terkait dugaan slip setoran ke Rekening Bupati Ir.H.Mian melalui Bank Bengkulu senilai Rp. 109 juta pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Bendahara Bapenda Bengkulu Utara untuk pemberian insentif pemungutan pajak tahun 2018 yang sempat menghebohkan ditahun 2019 hingga sampai saat ini masih menjadi tanda tanya bagi publik dan semakin menarik untuk ditelusuri.

Berdasarkan data yang dihimpun dan dimiliki awak media ini, pemberian insentif pemungutan pajak Bengkulu Utara tahun 2018 yang diberikan oleh pihak Bapenda Bengkulu Utara melalui Bendahara Bapenda kepada Bupati Ir. H. Mian sebesar Rp. 109.691.258,19 sedangkan Wakil Bupati Bengkulu Utara menerima sebesar Rp. 47.010.540. Bila ditotalkan pemberian insentif untuk Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Utara sebesar Rp. 156.701.798,19.

Dari pemberian insentif pemungutan pajak daerah tersebut, menimbulkan pertanyaan baru. Apakah Pemberian insentif pemungutan pajak daerah yang diberikan oleh pihak Bapenda Bengkulu Utara melalui Bendahara Bapenda, sudah termasuk dengan Pajak Penghasilan (PPh) atau belum. Hal ini menjadi tanda tanya baru.

Bahkan hingga berita ini diturunkan, awak media belum bisa mendapatkan klarifikasi kepada pihak terkait dan juga klarifikasi dari Bupati Ir. H. Mian yang sedang tidak berada ditempat.

Sebelumnya, berdasarkan data yang dihimpun awak media ini, Senin (24/08/2020) ditahun 2018, untuk penganggaran belanja insentif upah pungut, diduga dianggarkan kedalam dua jenis objek belanja insentif. Yakni, Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif pemungutan retribusi daerah.

Untuk anggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah dianggarkan sebesar Rp. 669.613.646,00 sedangkan untuk anggaran belanja insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 96.925.000,00. Jika ditotalkan untuk belanja insentif kedua jenis pemungutan pajak daerah dan pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 766.538.646. Sedangkan untuk sisa anggaran pemberian insentif sampai saat ini masih menjadi tanda tanya. Kemana sisa anggaran pemberian insentif tersebut.

Dari pengakuan mantan Plt. Kepala Bapenda, M. Sibarani, kepada awak media ini beberapa waktu yang lalu, mengakui untuk anggaran belanja pemberian insentif pemungutan pajak ditahun 2019 juga dianggarkan dalam APBD-P. Namun, hal tersebut tidak terealisasikan. (Eren)

Komentar

News Feed