oleh

Diduga Selisih Rp. 27 Juta Lebih dari Laporan Realisasi 2018, Pemda Masih Bungkam, Bupati Masih Sulit Dimintai Diklarifikasi

– Soal Slip Setoran Ke Rekening Pribadi Bupati Ir. Mian Tahun 2018

Bengkulu Utara – Terkait dugaan selisih anggaran sebesar 27.653.259,00, antara slip pemberian insentif kepada Bupati Ir. H. Mian dan wakil Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, tahun 2018 dengan laporan realisasi Bapenda tahun 2018 hingga sampai saat ini pemerintah daerah masih bungkam.

Bahkan hingga berita ini diterbitkan, Senin (14/09/2020) Bupati Bengkulu Utara selaku penerima insentif ditahun 2018 masih sulit untuk dimintai klarifikasi. Padahal ditahun 2019, terkait dugaan slip setoran ke rekening Bupati senilai Rp. 109 juta lebih sempat menghebohkan publik.

Berdasarkan data yang dihimpun awak media ini beberapa waktu yang lalu untuk realisasi anggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah tahun 2018 Rp. 184.355.057,19 dari anggaran sebesar Rp. 669.613.646,00. Sedangkan, pemberian insentif pemungutan pajak Bengkulu Utara tahun 2018 yang diberikan oleh pihak Bapenda Bengkulu Utara melalui Bendahara Bapenda kepada Bupati Ir. H. Mian sebesar Rp. 109.691.258,19 sedangkan Wakil Bupati Bengkulu Utara menerima sebesar Rp. 47.010.540. Bila ditotalkan pemberian insentif untuk Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Utara yang diberikan oleh bendahara Bapenda pada tanggal 21 desember 2018 sebesar Rp. 156.701.798,19.

Jika dari laporan realisasi anggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp. 184.355.057,19 dikurangi dengan total pemberian insentif yang diberikan oleh bendahara Bapenda kepada Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Utara pada tanggal 21 desember 2018 sebesar Rp. 156.701.798,19 terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 27.653.259,00. Hal ini menjadi tanda tanya. Kemanakah selisih anggaran tersebut.

Dari pengakuan mantan Plt. Kepala Bapenda, M. Sibarani, kepada awak media ini beberapa waktu yang lalu, mengakui untuk anggaran belanja pemberian insentif pemungutan pajak ditahun 2019 juga dianggarkan dalam APBD-P. Namun, hal tersebut tidak terealisasikan.

Bahkan kabarnya, Soal pemberian insentif pemungutan pajak ditahun 2018, tampaknya bakal dilirik kembali oleh pihak kejaksaan usai pilkada nanti. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kejari Bengkulu Utara Elwin Agustian Kahar, SH, MH melalui Kasi Intel Kejari Bengkulu Utara, Denny Agustian, SH dikonfirmasi awak media, beberapa waktu yang lalu. (Eren)

Komentar

News Feed