oleh

Komnas HAM Minta Pilkada Ditunda, KPU Bengkulu Utara Tunggu Payung Hukum Penundaan Pilkada

-Tak Berkategori-99 views

Bengkulu Utara – Komnas HAM RI merekomendasikan agar Pilkada 2020 ditunda, hal tersebut untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 yang hingga sekarang dinilai belum terkendali.

Permintaan Komnas HAM RI, soal penundaan Pilkada 2020 ini disampaikan secara tertulis oleh Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM secara tertulis melalui keterangan pers Sabtu 11 September 2020 dengan nomor : 38/Humas/KH/IX/2020.

Berdasarkan data resmi dari pemerintah (www.covid19.go.id) tertanggal 10 September 2020 terus menunjukkan peningkatan sebaran. Perkembangan kasus kumulatif per 10 September 2020 menunjukan peningkatan sebesar 3.861 kasus, seperti di Provinsi Sumatera Barat menjadi 3.124 kasus, Jambi 309 kasus, Bengkulu 400 kasus, Kepulauan Riau 1.340 kasus, Kalimantan Tengah 2.887 kasus, Kalimantan Selatan 9.078 kasus, Kalimantan Utara 458 kasus, Sulawesi Utara 4.064 kasus dan Sulawesi Tengah 261 kasus. Hal ini sangat berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, karena kesehatan dan keselamatan baik penyelenggara, paslon dan pemilih dipertaruhkan.

Dari sisi aturan, penundaan Pilkada memiliki dasar hukum yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020. Undang-Undang itu mensyaratkan mempertimbangkan penundaan karena pandemi dan bisa dilanjutkan kalau pandemi sudah berakhir.

Dengan demikian Komnas HAM memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah yakni 1. KPU, Pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya. 2. Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta pilkada.

Sementara itu, PLT. Ketua KPU Bengkulu Utara, Suwarto SH dikonfirmasi awak media ini, Senin (21/09/2020) mengatakan bila pihaknya masih menunggu payung hukum terkait penundaan pilkada 2020.

“Yang jelas kita KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini, menunggu kebijakan yang diambil oleh KPU RI nantinya serta kita juga menunggu payung hukum untuk melakukan penundaan ini, baik itu dalam bentuk Perppu maupun revisi Undang-Undang,” pungkasnya. (Eren)

Komentar