oleh

Buyung Karim: Terjadi Banyak Golput dan Pelanggaran Pilkada Nanti, KPU dan Bawaslu Lembaga Pertama Yang Bertanggung Jawab

Bengkulu Utara – Pilkada Bengkulu Utara yang menghadirkan petahana melawan kolom kosong alias kotak kosong menjadi pertanyaan besar ditengah masyarakat awam.

Menurut Afrizal Karnain atau yang lebih dikenal dengan Buyung Karim yang juga menjabat sebagai sekretaris ormas LAKI Bengkulu hal tersebut salah satunya, kurang atau tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat pemilih yang dilakukan oleh dari pihak penyelenggara pemilu dalam hal Pihak KPU Bengkulu Utara.

“Ini akan menjadi faktor utama masyarakat untuk tidak menggunakan hak memilihnya dengan kata lain lebih memilih untuk Golput, dikarenakan ketidak pahaman masyarakat terhadap apa itu kolom kosong atau kotak Kosong,” ujar Buyung Karim.

Lanjut Buyung Karim, bila untuk diketahui bersama, memilih kolom kosong alias kotak kosong sah untuk dipilih karena diatur dalam UU pemilu serta wajib disosialisasikan agar terwujudnya pemilu kada yang demokratis yang dilaksanakan dengan baik, adil dan jujur jujur serta diikuti oleh masyarakat sebagai wujud demokrasi di negara ini.

“Baik kolom kosong maupun pasangan tunggal mempunyai hak yang sama dalam memperoleh suara. Namun sistim perhitungan disisi yang menjadi prioritas sebagai tolak ukur rekapitulasi jumlah suara adalah pihak calon tunggal harus memperoleh 50%+1 atau melebih 50% dari suara sah,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, dari Hasil pantauan pihaknya dilapangan terhadap masyarakat peluang golput sangatlah tinggi karena kurang paham terhadap hadirnya kolom kosong serta faktor-faktor lain dalam memilih atau tidak memilih namun disini bukan berati tindakan golput bentuk apresiasi ketidak kesukaan dengan calon tertentu. Boleh dikatakan jika faktor utama didalam pilkada nanti jika banyak yang golput faktor ketidak pahaman inilah yang menjadi faktor utama dan kita harap pihak KPU lebih jeli terhadap masalah ini.

“Kepada pihak Bawaslu juga dapat melaksanakan fungsinya selaku pengawasan apa lagi calon tunggal ini adalah petahana yang sudah barang tentu pengaruhnya sangat tinggi. Dan tak kalah pentingnya pihak bawaslu segera mengingatkan pihak- pihak yang dilarang berpolitik praktis dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dikarekan karana hal itu sangat bertentangan UU dalam pemilu dan ada sangsi pidananya dan untuk kolom kosong boleh dikatakan pasif yang tidak boleh dikompanyekan namun diperbolehkan adalah sosialisasikan. Maka diharapkan baik KPU selaku penyelanggara dan Bawaslu selaku pengawasan yang ada baik ditingkat desa ,kecamatan hingga kabupaten wajib melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar serta sejujurnya sehingga kesan buruk di mata publik Bengkulu Utara ini bahwasan ada keberpihakan KPU atau Bawaslu kesalah satu pasangan calon tertentu tidak ada,” tutupnya. (Eren)

Komentar

News Feed