oleh

Jangan Salahkan Bawaslu Turunkan Secara Paksa, Baliho Petahana Masih Terpampang

Bengkulu Utara – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bengkulu Utara, sudah menyurati pemerintah daerah terkait mengenai cukup banyaknya baliho pemerintah kabupaten Bengkulu Utara yang memuat wajah Mian-Arie baik dari kedinasan maupun lembaga lainnya yang belum diturunkan oleh Pemerintah daerah. Bahkan Bawaslu Bengkulu Utara menyarankan agar materi sosialisasi program pemda yang memuat gambar kandidat petahana diganti oleh pihak pemerintah daerah setempat.

Pasalnya, Mian-Arie yang kembali maju sebagai calon petahana melawan kolom kosong pada pilkada Desember 2020 mendatang. Hal tersebut bukan tanpa dasar, jika mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017, pasal 8 ayat 2 pada poin H dan I, menerangkan bahwa petahana tidak diperkenankan memasang alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah selama masa cuti.

Koordinator Divisi Penangganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Tugiran, M.Pd, menuturkan baliho maupun spanduk pemerintahan yang memuat petahana harus dilepas setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon hingga selama masa kampanye.

“Memang program pemerintah daerah tak boleh berhenti. Yang tidak boleh itu, ada foto kandidat dipasang dalam program tersebut dan itu harus dilepas. Karena kenapa jelas sosialisasi program Pemda pasti dilakukan menggunakan anggaran negara. Karena itu, harusnya tak boleh ada gambar kandidat. Kita juga beberapa hari yang lalu juga sudah menyurati pemerintah daerah,” ujar Tugiran, Selasa (13/10/2020).

Lanjutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya bakal menyurati kembali pemerintah daerah terkait mengenai hal tersebut. Apabila dalam waktu dekat ini baliho atau spanduk di SKPD dari dinas, kecamatan, sekolah serta desa yang memuat wajah dan nama petahana didalamnya belum diturunkan maka pihaknya bakal bersama dengan pihak satpol PP untuk menertibkan alat peraga itu.

“Jelas kami tidak bakal tinggal diam begitu saja. Kalau memang belum juga diturunkan maka kita yang bakal bertindak menurunkannya bersama pihak satpol PP. Jangan salahkan kita kalau diturunkan secara paksa. Peraturan serupa juga berlaku untuk media lainnya. Seperti videotrone atau billboard dan bentuk lain yang sifatnya serupa. Tujuannya supaya pada masa kampanye hanya ada alat peraga yang telah ditetapkan saja,” tutupnya.

Pantauan awak media, dibeberapa tempat memang masih terpampang baliho yang memuat wajah calon petahana yang maju melawan kolom kosong pada pilkada Desember mendatang. (Eren)

Komentar

News Feed