oleh

Masa Bupati Mian, BPK RI Temukan 39 SP2D-TU Terlambat Dipertanggungjawabkan

Bengkulu Utara – Dimasa Kepemimpinan Bupati Ir. H. Mian, ditahun 2019 terdapat temuan BPK RI terhadap Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) terlambat di pertanggung jawabkan.

Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dengan Nomor : 16.B/LHP/ XVIII.BKL /06/2020 tanggal : 18 Juni 2020 terhadap sistem pengendalian interen pada pemerintah kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara tahun anggaran 2019.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011, SP2D TU harus dipertanggungjawabkan maksimal satu bulan atau 30 hari, dan jika tidak habis dalam jangka waktu tersebut maka harus disetor ke Kas Daerah.

Dari hasil pemeriksaan pihak BPK RI atas 128 SP2D TU, sebanyak 89 SP2D dipertanggungjawabkan tepat waktu, sedangkan sisanya sebanyak 39 SP2D terlambat dipertanggungjawabkan dengan jumlah hari terlambat antara 1 – 49 hari kalender.

Dimana SP2D TU terlambat dipertanggungjawabkan dengan batas waktu keterlambatan selama 1-30 hari sebanyak 38 SP2D dan 1 SP2D terlambat dipertanggung jawabkan selama 49 hari pada register SP2D dengan uraian Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Pencarian Tanggap banjir dan longsor kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019. 

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Ir. Mian dan pihak terkait belum bisa dimintai klarifikasi. (Eren)

Komentar

News Feed