Riau Audit Kasus Stunting, Sorot Keberhasilan Kabupaten Kampar Turunkan Stunting

RIAU – Pemerintah Provinsi Riau gelar Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) Tahun 2024 serentak di seluruh kabupaten kota, berpusat di Kabupaten Kampar.

Keberhasilan Kabupaten Kampar turunkan angka prevalensi stunting menjadi sorotan. Di tahun 2019 sebanyak 32,99 persen, tahun 2020 23,7 persen, tahun 2021 25,7 persen, dan terakhir data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menyatakan angka prevalensi stunting di Kabupaten Kampar sebesar 14,5 persen mendekati target nasional di angka 14 persen.

Kepala BKKBN, dokter Hasto, dalam Keynote Speech nya pada acara Gebyar Audit Kasus Stunting tersebut, Senin 4 Maret 2024, di Kantor  Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, mengatakan  dengan adanya acara ini seluruh pihak bisa lebih memahami apa makna sebenarnya Audit Kasus Stunting.

“Itulah makna besar AKS. Bukan audit uang, bukan kinerja, tetapi lebih banyak kepada kasus stuntingnya. Saya senang AKS benar-benar di launching dengan sangat baik sehingga bisa dipahami oleh semuanya,” ujar dokter Hasto.

Menurut dokter Hasto, audit ini maknanya  mencari apa underlying problem yang mendasari stunting. Sehingga satu persatu kasus stunting akan teridentifikasi dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi intervensi yang tepat sasaran sesuai  permasalahannya.

Dari hasil AKS tersebut akan bisa membedakan penyebab stunting yang terjadi antara kabupaten satu dengan Kabupaten lainnya, kata Dokter Hasto.

“Tadi saya diskusi dengan Dinas Kesehatan (Provinsi Riau), TBC di sini juga masih cukup banyak, bisa menjadi underlying problem nya. Dengan audit ini ada beberapa pakar yang dihadirkan, akhirnya akan bisa menentukan penyebab-penyebab stunting di provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.

Di Kampar sendiri terdapat 44 Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang berasal dari berbagai pihak, baik perusahaan, lembaga bahkan pribadi, sehingga seluruh anak yang masih stunting sudah mempunyai BAAS.

“Saya sudah keliling ke seluruh Indonesia, yang ‘ngeroyok’ stunting seperti di Kampar ini saya belum lihat. Ngeroyok stuntingnya ini serius sekali. Semua memberikan dukungan. Dan optimis sangat karena gotong royongnya betul banyak,” puji dokter Hasto.

Dr. Hasto mengungkapkan, Presiden Jokowi menargetkan akhir 2024 angka stunting harus mencapai target 14 persen secara nasional. Namun menariknya, di Kabupaten Kampar jangankan akhir 2024, akhir 2022 lalu sudah mencapai 14 persen.

Menurut dokter Hasto, kerja keras dan upaya yang dilakukan  Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar sungguh luar biasa.
“Tentu berkat dukungan yang digerakkan  pak Bupati dan pak Sekda. Saya melihat pak Sekda sejak  beberapa tahun lalu sudah menggerakkan, termasuk juga mitra-mitra. Saya terima kasih sekali kepada para mitra,” terangnya.

• Perlu intervensi

PJ Gubernur Riau yang diwakili Asisten 3 Setda Provinsi Riau, Elli Wardani,  mengatakan bahwa hasil AKS di Provinsi Riau pada 2023 di 12 kabupaten/kota masih menemukan kasus stunting yang perlu diintervensi.

“Secara umum hasil AKS tahun 2023 masih ditemukan. Ibu hamil yang terpapar asap rokok, ibu hamil dengan masalah psikologis emosional, bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif, balita dengan infeksi berulang, serta ibu nifas yang belum mendapatkan pelayanan KB dan tidak memberikan Inisiasi Menyusui Dini,” terangnya merinci tantangan yang dihadapi.

Gebyar AKS ini, menurut Elli,  juga menjadi upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan AKS di Provinsi Riau tahun 2024 untuk lima pendekatan. Yakni, memastikan penentuan keluarga dan individu target sasaran audit dilaksanakan dengan baik dan benar.

Berikutnya, memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran audit masuk dalam daftar target sasaran intervensi pasca audit; Memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran memperoleh pelayanan program intervensi pasca audit.

Selanjutnya, memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran memanfaatkan program intervensi yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria program; dan memastikan semua pelaksanaan program intervensi tercatat dan terlaporkan sesuai kebutuhan moda pelaporan dan tepat waktu.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali, mengimbau kepada seluruh instansi terkait di Kabupaten Kampar agar segera melakukan segala upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan tugas masing-masing.

Ia berharap segala upaya yang telah dilakukan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Kampar dapat menjadikan kabupaten ini zero stunting di tahun 2024.

Hambali menambahkan, percepatan penurunan stunting atau Audit Kasus Stunting merupakan salah satu dari lima kegiatan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

Menurut Hambali, audit kasus stunting Kabupaten Kampar adalah kegiatan yang wajib dalam program  percepatan penurunan stunting, di mana AKS dilaksanakan dua kali atau lebih dalam satu tahun.

Untuk kali ini adalah kegiatan audit kasus stunting yang pertama di tahun 2024. Dan untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di kecamatan dan desa yang tercantum dalam penetapan desa lokus tahun 2024, ujar Hambali.

Gebyar AKS ini diikuti  12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau dan dokter Hasto berkesempatan menyapa seluruh kabupaten/kota yang hadir secara virtual.
Usai menyapa, dokter Hasto melanjutkan  meninjau pelayanan KB di mobil unit pelayanan KB dan kegiatan dapur sehat atasi stunting  (Dashat) yang juga dilaksanakan pada gebyar AKS ini.

• Libatkan 39 pakar

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, H.Zainal Arifin, dalam laporannya memaparkan bahwa selain kegiatan AKS terdapat rangkaian kegiatan lain yaitu pelayanan KB, pemberian tablet penambah darah bagi siswa SMA dan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin dan lainnya.

“Gebyar AKS kali ini menyasar sasaran audit sebanyak 562 orang sasaran yang terdiri dari 64 calon pengantin (catin),151 orang ibu hamil, 73 orang ibu pasca persalinan, 282 orang bayi di bawah usia dua tahun, balita, dan sebanyak 455 sasaran pelayanan KB.

Selain sasaran tersebut, kegiatan ini juga melibatkan  39 orang pakar, terdiri dari 11 dokter spesialis anak, 12 spesialis ahli kandungan, 9 ahli gizi dan 7 orang psikolog.

Gebyar AKS di Provinsi Riau ini diselenggarakan secara virtual dan dilakukan dialog antara Kepala BKKBN dengan para bupati dan walikota se-Provinsi Riau.

Acara ini juga dihadiri  para Penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari TP-PKK, PPKB dan Sub PPKB, dan para bidan; Anggota Forkominda Riau, anggota Forkominda Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Hadir juga Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Kepala TP-PKK Riau dan Kabupaten/Kota se-Riau, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Riau dan kabupaten/kota, para mitra, camat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.