Jumat, 26 April 2024 – 18:14 WIB
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024. Belanja itu terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur, serta tunjangan hari raya (THR).
Baca Juga:
MAKI Kirim Surat ke Nurul Ghufron, Minta Bantuan Mutasi ASN di Papua ke Jawa
Menkeu menjelaskan, realisasi itu naik 42,8 persen secara tahun ke tahun (yoy), akibat adanya kenaikan gaji dan pensiunan TNI/Polri serta aparatur sipil negara (ASN) per Januari 2024, serta pencairan THR 100 persen sejak Maret 2024.
“Kita lihat gaji naik 8 persen, pensiun naik 12 persen, plus mereka mendapatkan THR yang dibayarkan penuh, termasuk tukin 100 persen di mana tahun sebelumnya hanya 50 persen,” kata kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi April 2024, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 26 April 2024.
Baca Juga:
Rupiah Melemah, Sri Mulyani Beberkan Mata Uang Negara-negara G20 Kondisinya Senasib
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KITA Edisi April 2024, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 26 April 2024
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Hal itulah yang diakui Menkeu menyebabkan belanja pada Januari-Maret 2024 mencapai Rp 70,7 triliun. “Jauh lebih besar dibandingkan rata-rata empat tahun terakhir,” ujarnya.
Baca Juga:
Gaji di Timnas Miliaran, Pelatih Shin Tae-yong Mudah Beli Hyundai Palisade tiap Bulan
Sri Mulyani pun membeberkan, belanja pegawai sebesar Rp 70,7 triliun itu terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp 38,7 triliun. Lalu tukin, honorarium, dan lembur sebesar Rp 18,5 triliun, serta THR Rp 13,5 triliun.
Dia menjelaskan, belanja pegawai masuk dalam belanja K/L, dimana per 31 Maret 2024 realisasinya mencapai Rp 222,2 triliun atau setara 20,4 persen dari pagu. Hal itu karena belanja tersebut dipengaruhi bantuan program sembako, penyaluran bansos, dan dukungan pelaksanaan pemilu.
Di sisi lain, belanja K/L yang termasuk dalam belanja pemerintah pusat, per 31 Maret 2024 telah mencapai Rp 427,6 triliun atau 17,3 persen dari pagu. Selain itu, di dalamnya juga ada belanja non-K/L yang mencapai Rp 205,4 triliun atau 14,9 persen dari pagu.
“Tahun ini dengan pertumbuhan belanja (pemerintah pusat) 23,1 persen, hal itu pasti mempengaruhi kinerja perekonomian. Ini termasuk salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Di sisi lain, belanja K/L yang termasuk dalam belanja pemerintah pusat, per 31 Maret 2024 telah mencapai Rp 427,6 triliun atau 17,3 persen dari pagu. Selain itu, di dalamnya juga ada belanja non-K/L yang mencapai Rp 205,4 triliun atau 14,9 persen dari pagu.
