Mungkin Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS, merasa sedikit lelah ketika jetnya kembali mendekati Timur Tengah, dalam perjalanan terakhirnya ke wilayah tersebut.
Ini merupakan perjalanan diplomatik kedelapan Blinken ke sana dalam delapan bulan, sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu.
Rencana untuk merundingkan diakhirinya perang di Gaza dan menukar sandera Israel dengan tahanan Palestina sudah sulit dilakukan.
Namun gambaran tersebut menjadi lebih rumit setelah pemimpin oposisi Israel Benny Gantz mengundurkan diri dari kabinet perang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bersama dengan Gadi Eisenkot.
Gantz dan Eisenkot adalah pensiunan jenderal yang sebelumnya memimpin Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sebagai kepala staf.
Tanpa Benny Gantz, warga Amerika kehilangan kontak kabinet favorit mereka.
Kini setelah ia kembali menjadi oposisi, Gantz menginginkan pemilu baru.
Menurut jajak pendapat, dia difavoritkan untuk menjadi perdana menteri berikutnya, tetapi Netanyahu aman selama dia berhasil mempertahankan koalisi yang memberinya 64 suara dari 120 anggota parlemen.
Hal ini bergantung pada pemeliharaan dukungan dari para pemimpin dua faksi ultranasionalis: Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional, dan Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan.
Pada titik inilah misi Menteri Amerika Antony Blinken bertabrakan dengan kebijakan Israel.
Presiden AS Joe Biden yakin waktunya telah tiba untuk mengakhiri perang di Gaza.
Jadi tugas Blinken adalah berusaha mewujudkannya.
Namun Ben-Gvir dan Smotrich mengancam akan menggulingkan pemerintahan Netanyahu jika pemerintah menyetujui gencatan senjata sampai mereka yakin bahwa Hamas telah dilenyapkan.
Mereka adalah kaum nasionalis Yahudi ekstremis yang menginginkan perang terus berlanjut hingga tidak ada lagi jejak Hamas yang tersisa.
Mereka percaya bahwa Gaza, seperti seluruh wilayah antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan, adalah tanah Yahudi dan harus dijajah oleh orang Yahudi.
Warga Palestina, menurut mereka, dapat didorong untuk meninggalkan Gaza “secara sukarela.”
Antony Blinken berada di Timur Tengah untuk mencoba menghentikan rencana gencatan senjata terbaru agar tidak berjalan seperti yang dilakukan orang lain.
Tiga resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB diveto oleh AS, namun kini Joe Biden siap mencapai kesepakatan.
Pada tanggal 31 Mei, presiden Amerika memberikan pidato yang mendesak Hamas untuk menerima apa yang dia katakan sebagai proposal baru Israel untuk mengakhiri perang di Gaza.
Perjanjian ini terdiri dari tiga bagian dan kini didukung oleh resolusi PBB.
Hal ini akan dimulai dengan gencatan senjata selama enam minggu, “gelombang” bantuan kemanusiaan ke Gaza dan pertukaran beberapa sandera Israel dengan tahanan Palestina.
Kesepakatan tersebut akan berlanjut ke pembebasan seluruh sandera, “penghentian permusuhan secara permanen” dan, pada akhirnya, pekerjaan besar-besaran untuk membangun kembali Gaza.
Orang Israel seharusnya tidak lagi takut pada Hamas, kata Biden, karena kelompok itu tidak lagi mampu mengulangi kejadian 7 Oktober.
Presiden Amerika dan para penasihatnya tahu bahwa akan ada masalah yang akan terjadi. Hamas menegaskan mereka hanya akan menyetujui gencatan senjata yang menjamin penarikan Israel dari Gaza dan berakhirnya perang.
Kehancuran dan kematian warga sipil yang disebabkan oleh Israel di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza selama serangan untuk membebaskan empat sandera pekan lalu semakin memperkuat protes ini.
Otoritas kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan 274 orang tewas dalam serangan itu. Pasukan Israel mengatakan jumlahnya kurang dari 100 orang.
Biden mengakui bahwa beberapa kekuatan kuat di Israel akan menentang usulannya.
“Saya mendesak para pemimpin di Israel untuk mendukung perjanjian ini,” katanya dalam pidatonya. “Terlepas dari tekanan apa pun yang datang.”
Tekanan datang dengan cepat dari Ben Gvir dan Smotrich.
Para menteri senior di pemerintahan, mereka sangat menentang perjanjian yang diajukan oleh Biden.
Tidak ada bedanya bagi mereka bahwa perjanjian tersebut disetujui oleh kabinet perang, karena mereka bukan anggota komite tersebut.
Seperti yang diharapkan, keduanya mengancam akan menjatuhkan koalisi Netanyahu jika perdana menteri Israel menyetujui kesepakatan tersebut.
Baik Hamas maupun Israel tidak secara terbuka berkomitmen terhadap proposal yang diajukan Biden.
Presiden Amerika sepakat bahwa beberapa bagian dari perjanjian tersebut masih perlu diperbaiki.
Ambiguitas dalam beberapa bagian proposal, dalam konflik lain, dapat memberikan ruang bagi manuver diplomatik. Namun hal ini memerlukan pemahaman bersama bahwa sudah waktunya untuk membuat kesepakatan, bahwa perang yang lebih sering tidak akan membawa manfaat apa pun.
Tidak ada tanda-tanda pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, berada pada titik tersebut. Dia tampaknya bertekad untuk mempertahankan jalur yang telah dia ikuti sejak 7 Oktober.
Menurut laporan dari Gaza, warga Palestina di reruntuhan kamp Nuseirat mengutuk Hamas dan Israel karena mengabaikan nyawa mereka.
BBC tidak dapat mengkonfirmasi laporan ini karena, seperti media internasional lainnya, BBC tidak memiliki izin dari Israel dan Mesir untuk memasuki Gaza – kecuali untuk perjalanan yang jarang terjadi, dan diawasi dengan ketat oleh militer Israel.
Namun, tampak jelas bahwa banyaknya kematian warga Palestina telah memperkuat, bukan melemahkan, Hamas.
Bagi mereka, kelangsungan hidup kelompok dan para pemimpinnya setara dengan kemenangan.
Kematian lebih dari 37 ribu warga Palestina, sebagian besar warga sipil, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, mendiskreditkan Israel.
Negara ini menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional dan, di Pengadilan Kriminal Internasional, surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Menteri Yoav Gallant.
Dengan kepergian kabinet perang Gantz dan Eisenkot, yang menginginkan penghentian konflik, Netanyahu semakin terekspos pada kekuatan politik garis keras.
Mungkin Antony Blinken akan menekannya untuk mencapai kesepakatan dan memuaskan jutaan warga Israel yang menginginkan para sandera kembali sebelum lebih banyak dari mereka terbunuh.
Netanyahu mungkin tidak punya pilihan selain mempertaruhkan pemerintahannya dengan bertaruh pada pemilu.
Kekalahan ini akan memicu penyelidikan yang akan menganalisis tanggung jawabnya atas kelemahan politik, militer dan intelijen yang memungkinkan Hamas menginvasi Israel delapan bulan lalu.
Atau Benjamin Netanyahu dapat menggunakan teknik penundaan dan propaganda yang ia sempurnakan selama bertahun-tahun sebagai perdana menteri Israel yang paling lama menjabat: jika ragu, mengulur waktu dan membalas kritik lebih keras dari sebelumnya.
Pada tanggal 24 Juli, ia akan kembali ke salah satu mimbar favoritnya ketika ia dijadwalkan untuk berpidato di sidang gabungan Kongres AS.
Sesuatu yang lebih baik untuknya mungkin akan muncul.
