Jumat, 12 Juli 2024 – 00:20 WIB

Jakarta – Komisi X DPR RI menyampaikan kekecewaannya terkait permasalahan Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terus berulang. Mereka mengatakan bahwa sia-sia saja setiap tahun membahas permasalahan yang sama itu.

Baca Juga:

Ijazah Tertahan di Sekolah, Kakak Beradik Warga Miskin di Brebes Sulit Cari Kerja

Wakil Ketua Komisi X, Abdul Fikri Faqih menganggap bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tidak serius dalam melaksanakan PPDB.

“Kita terus ‘jatuh di lubang yang sama’ berulang kali, diskusi (soal PPDB) tidak pernah berubah,” kata Fikri Faqih dalam siaran persnya, Kamis 11 Juli 2024.

Baca Juga:

Respon Partai Demokrat soal Kursi Pimpinan DPR Diisi Semua Parpol di Parlemen

Alih-alih pemerintah menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih berkeadilan, persoalan PPDB malah menimbulkan sarang masalah setiap tahunnya.

Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa masyarakat berebut sekolah favorit. Pertama, kualitas SDM (guru dan tenaga kependidikan); dan kedua, fasilitas dan sarana prasarana sekolah.

Baca Juga:

Jimly Usul Tugas DPA Jadi Koordinator Lembaga Penasihat Presiden

“Yang jadi masalah, kami belum melihat upaya pemerataan kualitas guru, misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah,” ungkapnya.

Bahasa Indonesia:

Ilustrasi guru mengajar siswa.(DOK. Kemendikbud Ristek)

Selain itu, jumlah sekolah yang unggul secara sarana dan pra sarananya juga terbatas, sehingga daya tampung muridnya juga sangat sedikit dibanding kebutuhannya.

“Dulu (2016) ada program unit sekolah baru, sekarang sudah tidak ada lagi di Kemendikbudristek. Kapan bisa terkejar kuota daya tampung murid baru?” tanyanya.

Sejak 7 tahun terakhir pelaksanaan PPDB, sistem zonasi selalu berakhir dengan banyak masalah yang terungkap di komisi X DPR. Hal ini membuktikan adanya kegagalan sistem. “Kalau ga efektif ya diubah (sistemnya), berarti kita tidak mampu untuk meniadakan sekolah favorit.”

Seperti diketahui sebelumnya, tujuan awal pemerintah mencetus PPDB berbasis zonasi adalah untuk meniadakan sekolah favorit atau istilah kasta dalam sistem Pendidikan, sehingga harapannya tercipta kualitas Pendidikan yang merata.

Ia menegaskan bahwa tujuan tersebut tidak selalu bisa dipaksakan karena berarti selalu ada sekolah favorit, sebagaimana Kemendikbudristek meluncurkan SMK pusat keunggulan.

“Jangan-jangan malah SMK pusat keunggulan adalah sekolah favorit,” tutup Legislator dapil Jawa Tengah IX itu.

Baca artikel VIVA Edukasi menarik lainnya di tautan ini.

Halaman Selanjutnya

Selain itu, jumlah sekolah yang unggul secara sarana dan pra sarananya juga terbatas, sehingga daya tampung muridnya juga sangat sedikit dibanding kebutuhannya.

Halaman Selanjutnya



Fuente