Angkatan Darat India pada hari Rabu menyatakan bahwa keluarga Agniveer Ajay Kumar, yang meninggal saat menjalankan tugas, telah menerima Rs 98 lakh sebagai kompensasi. Pernyataan Angkatan Darat tersebut muncul setelah pemimpin Kongres Rahul Gandhi mengklaim dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa keluarga Ajay Kumar tidak menerima kompensasi apa pun dari pemerintah.
“Berbagai unggahan di media sosial mengungkap bahwa kompensasi belum dibayarkan kepada keluarga terdekat Agniveer Ajay Kumar yang gugur saat menjalankan tugas… Dari total jumlah yang harus dibayarkan, keluarga Agniveer Ajay telah menerima Rs 98,39 lakhs,” demikian bunyi pernyataan Angkatan Darat.
“Uang santunan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya sekitar 67 lakhs, sebagaimana berlaku menurut ketentuan Skema Agniveer, akan dibayarkan pada pelunasan rekening akhir segera setelah verifikasi polisi. Jumlah totalnya akan menjadi sekitar Rs 1,65 Cr,” tambahnya.
Angkatan Darat menekankan bahwa kompensasi yang layak diberikan kepada pahlawan yang gugur dibayarkan “segera kepada keluarga terdekat dari prajurit yang gugur, termasuk Agniveers”.
Pernyataan Angkatan Darat muncul tak lama setelah Rahul Gandhi mengunggah video di akun X miliknya, yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Rajnath Singh berbohong tentang kompensasi yang dibayarkan kepada keluarga Agniveer Ajay Kumar.
Video tersebut juga konon menampilkan ayah Ajay Kumar, yang mengatakan bahwa ia belum menerima kompensasi apa pun dari pemerintah pusat.
Berbicara di Lok Sabha pada hari Senin, Pemimpin Oposisi Rahul Gandhi mengatakan pemerintah menganggap keluarga Agniveer sebagai “buruh pakai-buang” dan bahkan tidak memberi mereka status “syahid”.
Sebagai balasan, Rajnath Singh mengatakan bahwa Rahul Gandhi tidak boleh menyesatkan Parlemenmenambahkan bahwa seorang Agniveer yang mengorbankan nyawanya saat menjalankan tugas akan mendapat kompensasi sebesar Rs 1 crore.
Skema Agnipath, yang diumumkan pada tanggal 14 Juni 2022, mengatur perekrutan pemuda antara usia 17 setengah tahun dan 21 tahun hanya selama empat tahun, dengan ketentuan untuk mempertahankan 25 persen dari mereka selama 15 tahun berikutnya. Pemerintah memperpanjang batas usia atas menjadi 23 tahun pada tahun yang sama.
