Pihak Oposisi melancarkan serangan keras terhadap pemerintah ketika undang-undang pidana baru mulai berlaku pada hari Senin, menuduh pemerintah secara paksa mengesahkan undang-undang tersebut dengan memberhentikan anggota parlemen dan mengklaim bahwa sebagian besar undang-undang tersebut adalah “pekerjaan potong, salin dan tempel.”
Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, dan Bharatiya Sakshya Adhiniyam, yang disahkan di Parlemen Desember lalu, telah dikritik oleh para pemimpin oposisi yang mengklaim bahwa undang-undang tersebut didorong melalui Parlemen tanpa diskusi dan perdebatan yang memadai.
“Setelah guncangan politik dan moral dalam pemilu, Modi ji dan BJP berpura-pura menghormati Konstitusi, tetapi kenyataannya adalah bahwa tiga undang-undang sistem peradilan pidana yang sedang dilaksanakan mulai hari ini disahkan secara paksa dengan menskors 146 anggota parlemen,” kata Presiden Kongres Mallikarjun Kharge dalam sebuah posting media sosial.
“INDIA tidak akan lagi mengizinkan ‘Bulldozer Justice’ ini berjalan di sistem Parlementer,” tegasnya.
Kharge merujuk pada Sidang Musim Dingin Parlemen, yang menyaksikan skorsing hampir dua pertiga anggota parlemen oposisi di kedua majelis. Skorsing massal itu terjadi di tengah protes oposisi terhadap pelanggaran keamanan parlemen.
Pemimpin Kongres P Chidambaram menduga bahwa 90-99 persen undang-undang baru tersebut merupakan “pekerjaan potong, salin, dan tempel” dan bahwa pemerintah dapat memperoleh hasil yang sama dengan beberapa amandemen terhadap undang-undang yang ada.
“Ya, ada beberapa perbaikan dalam undang-undang baru dan kami menyambutnya. Undang-undang itu bisa saja diperkenalkan sebagai Amandemen,” kata Chidambaram. “Di sisi lain, ada beberapa ketentuan yang mundur. Beberapa perubahan pada dasarnya tidak konstitusional.”
Chidambaram juga mengecam pemerintah karena tidak menanggapi kritik yang diajukan oleh anggota parlemen, pakar hukum, dan pengacara, dan karena tidak mengadakan perdebatan yang bermanfaat di parlemen.
Anggota parlemen Kongres Trinamool Sagarika Ghose juga menyatakan keprihatinannya mengenai undang-undang baru tersebut, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut “kata-katanya tidak jelas” dan memberikan “ruang lingkup yang besar bagi pemerintah untuk merampas kehidupan dan kebebasan warga negara.”
