Anggota parlemen oposisi dari Kongres pada hari Jumat melakukan aksi walkout dari Majelis Manipur dan memutuskan untuk memboikot sisa sesi DPR dengan alasan suara mereka tidak didengar.
Pemimpin Partai Legislatif Kongres Okram Ibobi Singh, pada sidang ke-8 Majelis yang sedang berlangsung, menuduh bahwa anggota parlemen partai tidak diizinkan untuk mengajukan agenda mereka dalam proses atau mengajukan isu-isu penting di DPR.
“Kami tidak ingin mengambil keuntungan politik. Yang kami inginkan adalah agar pemerintah negara bagian menjalankan kekuasaannya sepenuhnya terkait hukum dan ketertiban, karena resolusi anggota parlemen yang kami ajukan demi kepentingan publik belum diterima. Kami telah memutuskan untuk melakukan aksi mogok dan tidak lagi menghadiri sisa sesi Majelis,” kata Ibobi Singh.
Sidang Majelis akan berakhir pada tanggal 12 Agustus.
Saat berbicara kepada media di luar gedung Majelis, pemimpin CLP Ibobi Singh mengatakan, “Krisis di negara bagian ini tidak kunjung teratasi selama lebih dari 15 bulan. Sebelumnya, kami mengusulkan kepada pemerintah untuk mempersingkat sembilan kali sidang menjadi tiga atau empat hari dan membahas secara menyeluruh cara menyelesaikan krisis serta mengambil keputusan konkret untuk mendekati pemerintah pusat, khususnya Perdana Menteri (Modi) agar turun tangan dalam menangani krisis ini”.
“Namun, pemerintah tidak mendengarkan usulan kami. Hari ini kami mengajukan lima resolusi anggota swasta untuk meminta penunjukan Perdana Menteri”, kata Singh, seraya menambahkan bahwa semua 60 anggota parlemen termasuk 10 anggota parlemen Kuki (jika mereka setuju) harus berkumpul dan meminta PM Modi untuk memberikan audiensi.
“Kami ingin mendekati PM dan meminta bantuannya, tetapi pemerintah tidak mendengarkan. Bahkan masyarakat Manipur tahu apakah pemerintah dapat meminta janji temu dengan PM atau tidak. Tampaknya mereka juga tidak dapat meminta janji temu dengan PM. Itulah sebabnya kami mengajukan resolusi anggota tertutup, tetapi Ketua DPR menolaknya. Oleh karena itu, tidak perlu melanjutkan menghadiri sesi yang tersisa”, kata Singh.
“Bukan hanya aksi mogok hari ini, kami juga akan memboikot sisa sidang,” imbuhnya.
Minggu lalu, Kepala Menteri Manipur N Biren mengatakan kepada Majelis Legislatif bahwa 226 orang dilaporkan tewas dan 39 orang hilang, sementara 59.414 orang berada di kamp-kamp pengungsian (hingga Selasa) akibat kekerasan yang terjadi di negara bagian itu sejak Mei 2023.
Sebanyak 11.133 rumah telah dibakar dan 11.892 kasus telah didaftarkan di berbagai kantor polisi terkait dengan kekerasan tersebut.
Manipur telah menyaksikan kekerasan etnis sejak 3 Mei tahun lalu menyusul pawai solidaritas suku di distrik perbukitan negara bagian tersebut untuk memprotes tuntutan mayoritas masyarakat Meitei untuk mendapatkan status Suku Terjadwal (ST).
