Kamis, 19 September 2024 – 00:57 WIB

Rembang, VIVA – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Mustofa Bisri atau Gus Mus angkat bicara mengenai memanasnya hubungan antara PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca Juga:

Diskusi di Markas PKB, Cak Imin ke Gita Wirjawan: Saya Bilang ke Beliau Tolong Briefing Kami

Gus Mus mengatakan kekisruhan PBNU dan PKB semestinya dapat diselesaikan dengan mudah dengan cara yang baik. Sebab, pimpinan dari masing-masing institusi itu saling kenal dan bersahabat.

“Ya sebetulnya kan mudah saja, itu pimpinan PKB Muhaimin, pimpinan NU itu Yahya, mereka itu berkawan dari dulu, dari kecil, kan bisa bicara baik-baik, kan bisa,” kata Gus Mus dikutip dari Youtube TVNU, Kamis, 19 September 2024.

Baca Juga:

Cak Imin Respons Kabar Bakal Jadi Menteri Prabowo Setelah Muncul Ketua Harian PKB

Bahasa Indonesia:

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Pengumuman Pengurus DPP PKB

Mantan Rais Aam PBNU itu berharap kisruh antara keduanya dapat dikomunikasikan dengan baik. Jika PKB merasa memiliki kaitan dengan NU, maka sebaiknya mengindahkan panggilan PBNU untuk melakukan klarifikasi.

Baca Juga:

Diumumkan Cak Imin, Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP PKB 2024-2029

Gus Mus mengingatkan khittah NU menyebutkan bahwa pendirian PKB agar berkhidmah bukan hanya untuk warga NU tapi juga semua rakyat dan masyarakat Indonesia.

“Sehingga semua mestinya berfikir dengan orientasi itu, ini untuk kepentingan siapa, masyarakat NU, masyarakat Indonesia atau tidak? Kalau iya baiknya gimana. Kalau tidak ya sudah terserah,” ujar kiai yang juga pendiri PKB itu.

Ia menilai pengabdian PKB telah bergeser dari apa yang seharusnya dilayani bagi warga NU dan Indonesia menjadi kepentingan bayang-bayang politik praktis.

“Sekarang (PKB) tidak seperti itu (sesuai khittah). Politik praktis itu kendalanya kepentingan-kepentingan sekelumit, artinya kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, itu yang menghalangi kita enggak mencapai tujuan yang mulia dari awal,” ungkapnya

Syuriyah PBNU Turun Tangan

Atas dasar itu, bila pemanggilan yang dilakukan PBNU tak diindahkan PKB, Gus Mus menyarankan agar kekisruhan ini diserahkan pada Syuriyah.

“Itu kalau tidak berhasil serahkan Syuriyah. Pengendali NU di Syuriyah. Syuriyah manggil, kalau tidak mau ya sudah berarti enggak mau sama NU. Kalau masih ngaku sebagai orang NU ini Syuriyah sudah manggil enggak datang berarti sudah mbalelo sama kiai NU,” kata Gus Mus

Bahasa Indonesia:

Ketua Umum (Ketum) PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)

Ketua Umum (Ketum) PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)

Foto :

  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

“Kalau Tanfidziyah mungkin pribadinya ini yang manggil ini, terus ada gengsi masa kawan saya manggil saya, tapi kalau Syuriyah kiai-kiai, ulama yang manggil pasti datang. Syuriyah manggil kiai-kiai semua disepakati untuk manggil kan yang tertinggi Syuriyah dalam NU itu,” sambungnya

Lebih baik lagi, tambah Gus Mus, jika Syuriyah PBNU ikut mengajak kiai-kiai di luar struktur dan memiliki pengaruh ke jamaah di bawah, untuk bersama-sama berembuk menyelesaikan kisruh PKB-PBNU untuk kemaslahatan orang banyak. “Mereka pasti mau. Kalau dipanggil itu enggak mau berarti ya sudah tidak mau dengan NU,” tutupnya

Diketahui, PBNU membentuk Pansus PKB karena PBNU menilai adanya pelencengan sejarah dan peran PKB saat ini yang keluar dari cita-cita para masyaikh NU sebagai sendiri PKB dulu.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengklaim tidak ada maksud PBNU mencampuri urusan politik yang tengah dilakukan oleh PKB. Apalagi merebut PKB dari tangan Cak Imin.

“Tetapi NU ingin mengupayakan agar ada perbaikan di PKB agar kembali ke desain awal seperti yang dijanjikan NU,” jelas Gus Yahya.

Gus Yahya menyampaikan laporan terkait hasil pertemuan PBNU dengan para kiai di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, soal PKB pada Senin, 12 Agustus 2024.

Di Surabaya pula Gus Yahya diberi mandat khusus oleh Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar, untuk membenahi PKB.

Halaman Selanjutnya

Ia menilai pengabdian PKB telah bergeser dari apa yang seharusnya dilayani bagi warga NU dan Indonesia menjadi kepentingan bayang-bayang politik praktis.

Halaman Selanjutnya



Fuente