Kabinet Negara Bagian Andhra Pradesh, yang diketuai oleh Kepala Menteri N Chandrababu Naidu, dengan suara bulat menyetujui beberapa keputusan penting selama pertemuannya pada hari Rabu, termasuk pengenalan kebijakan cukai baru yang akan berlaku pada tanggal 1 Oktober.
Saat memberi pengarahan kepada media tentang keputusan Kabinet, Menteri Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kolusu Parthasarathi, mengumumkan bahwa Kabinet telah memilih sistem penjualan minuman keras secara eceran swasta, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen. Ia juga menyebutkan bahwa 10 persen dari 3.736 gerai eceran di negara bagian tersebut akan diperuntukkan bagi komunitas penikmat tuak.
Kepala Menteri memerintahkan pejabat cukai untuk memastikan minuman keras berkualitas tersedia di pasaran dengan harga wajar, dan gerai ritel dialokasikan melalui sistem undian yang transparan.
Kabinet juga menyetujui usulan untuk memberikan 33 persen reservasi bagi Kelas Tertinggal (BC) di badan legislatif. Selain itu, ada rencana untuk mendirikan universitas Kecerdasan Buatan (AI) dan Akademi Keterampilan di negara bagian tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, keputusan penting lainnya dibuat untuk mencabut Perintah Pemerintah (GO) yang memberikan pembayaran Rs 200 kepada relawan dan sekretariat desa, karena mengakibatkan kerugian tahunan sebesar Rs 102 crore bagi negara.
Keputusan lain yang diambil selama pertemuan tersebut termasuk mengganti nama Bandara Bhogapuram menjadi Bandara Internasional Alluri Seetharamaraju dan mendirikan Andhra Pradesh Ex-Servicemen Corporation dengan dana korpus sebesar Rs 3 crore. Pertemuan tersebut juga memutuskan untuk mengganti nama Dokumen Visi Vikasitha Andhra-2047 menjadi Swarnandhra@2047 dan juga merilis Dokumen Visi Swarnandhra pada tanggal 1 November.
Kabinet menyetujui pengisian 58 jabatan sementara di Kantor Kepala Menteri (CMO) untuk memperkuat mekanisme resmi dalam mengelola Dana Bantuan Kepala Menteri (CMRF) dan pengaduan. Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dana korpus sebesar Rs 100 crore untuk tahun anggaran 2024-25 telah disetujui.
