oleh

Masa Bupati Mian, Proyek Peningkatan Jalan Air Sabai-Air Pandan 2017 Apa Kabar?

– Sempat Jadi Temuan BPK RI dan Dilidik Polda Bengkulu

Bengkulu Utara – Orasi yang disampaikan oleh para mahasiswa di depan kantor Bupati Bengkulu Utara, beberapa hari yang lalu, sempat menyoroti beberapa Mega proyek yang mangkrak di masa Kepemimpinan Bupati Mian.

Salah satu mega proyek yang dinilai mangkrak yakni peningkatan jalan hotmix sepanjang 2.3 KM di Desa Air Sabai – Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan nilai kontrak Rp. 6.395.560.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Tidar Sejahtera pada tahun 2017 yang sempat menjadi temuan pihak BPK RI dan juga sempat dilidik oleh pihak Polda Bengkulu beberapa waktu yang lalu apa kabarnya?.

Berdasarkan data yang dihimpun awak media ini, dari hasil pemeriksaan tim BPK RI tanggal 29 Juni 2018 dengan nomor : 25.C/LHP/XVIII.BKL/06/2018 untuk pekerjaan peningkatan jalan Air Sabai-Air Pandan diketahui bahwa, belum ada penyampaian blacklist penyedia yang dilakukan oleh dinas PUPR kepada LKPP.

Kemudian juga, berdasarkan dari hasil pemeriksaan dokumen, oleh tim pemeriksa BPK RI tidak menemukan adanya dokumen perpanjangan atas jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 319.778.000,00 dan jaminan uang muka sebesar Rp 1.279.112.000,00 yang dilakukan penyedia.

Sampai dengan akhir kontrak I pada tanggal 26 Desember 2017 diketahui total pembayaran yang dilakukan dinas PUPR kepada penyedia adalah sebesar Rp. 4.131.119.108,00 atau sebesar 64,549% dari total nilai kontrak sebesar Rp. 6.395.560.000,00 dengan pembayaran terakhir pada MC sebesar 40,942% pada tanggal 14 Desember 2017. Pemeriksaan terhadap dokumen pembayaran diperoleh informasi adanya selisih sebesar Rp. 1.512.648.942,89 (Rp.4.131.119.108,00 – ((40,942% x Rp. 6.395.560.000,00)) atau 23,652% (64,594%-40,942%) antara total pembayaran dengan realisasi fisik yang dilakukan oleh penyedia.

Dilansir dari salah satu media, bahwasanya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, menggarap kasus proyek ini karena pengerjaannya diduga tidak selesai. Bahkan kabarnya, tim penyidik sudah memeriksa pihak menyiapkan material, PPTK serta Kadis PUPR.

Berdasarkan data yang dihimpun kontrak pengerjaan proyek tersebut dikerjakan dari 31 Mei sampai 26 Desember 2017 selama 210 hari kalender. Namun, pada rentan waktu tersebut pekerjaan tidak selesai, sehingga Pemkab Bengkulu Utara, memperpanjang waktu pekerjaan sampai 14 Februari 2018 atau 50 hari kerja. Meski sudah diperpanjang, tetap saja proyek tersebut tidak selesai.

Diduga kuat proyek hanya dikerjakan sekitar 40 persen atau sekitar 400 meter. Ada juga dugaan pengurangan volume, karena ketebalan aspal yang seharusnya 5,5 centimeter atau 6 centimeter, pada proyek tersebut hanya memiliki tebal 3 centimeter. (Eren)

Komentar

News Feed