Kamis, 25 April 2024 – 11:05 WIB
Jakarta – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 tidak fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.
Baca Juga:
Perbaiki Dop Lampu, Anggota DPRD Kubu Raya Meninggal Dunia
Untuk itu, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyisir kembali kegiatan dan menetapkan berdasarkan skala prioritas sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta berkualitas.
“Karena ini Jakarta PAD-nya lumayan, APBD-nya besar, tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta,” ujar Prasetyo Edi kepada wartawan, Kamis, 25 April 2024.
Baca Juga:
Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan 6 Raperda Sumsel di Depan DPRD, Apa Saja?
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin rapat paripurna
Pria yang akrab disapa Pras itu mengatakan, telah memonitor pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota. Ia melihat masih banyak program kerja normatif yang masih masuk dalam program kegiatan anggaran.
Baca Juga:
PSI Ungkap Sosok Gubernur yang Tepat Pimpin Jakarta
“Jadi Pak wali kota, camat, lurah semua kalau Musrenbang itu betul-betul kritis. Dasar saya berbicara ini karena saya mengerti, saya ke lapangan,” ujarnya.
Ia pun menyebutkan, hal itu harus dilakukan demi tercapainya Jakarta sebagai kota global dan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan perubahan setelah tak lagi menjadi Ibu kota negara. Ia mendorong Pemprov DKI membuat terobosan kerja.
“Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan saya. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada permukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara namanya Johar dan Tanah Tinggi. Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini,” katanya.
Halaman Selanjutnya
“Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan saya. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada permukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara namanya Johar dan Tanah Tinggi. Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini,” katanya.
