Pemerintah baru Belanda, yang dipimpin oleh partai nasionalis PVV yang dipimpin Geert Wilders, akan berupaya menerapkan rencananya sendiri untuk membatasi imigrasi, memilih untuk tidak mengikuti peraturan Uni Eropa, sebagai sebuah penghinaan terhadap Brussel yang diumumkan bahkan sebelum koalisi mengambil alih kekuasaan negara.
Wilders memenangkan pemilu hampir enam bulan lalu dan mencapai kesepakatan pada hari Rabu untuk membentuk koalisi dengan tiga partai sayap kanan. Dia belum mengusulkan pilihannya sebagai perdana menteri, namun telah mengecualikan dirinya dari proses tersebut.
Dalam rencana pemerintah yang diterbitkan pada hari Kamis, koalisi empat partai mengatakan mereka akan menerapkan “rezim suaka paling ketat yang pernah ada”, dengan kontrol perbatasan yang lebih ketat dan aturan yang lebih ketat bagi pencari suaka yang tiba di negara Belanda.
“Klausul keluar dari kebijakan suaka dan migrasi Eropa akan disampaikan secepat mungkin kepada Komisi Eropa,” kata koalisi dalam pakta tersebut.
Wilders mengatakan rencana tersebut akan membuat Belanda kurang menarik bagi para pencari suaka, dan menambahkan bahwa “orang-orang dari Afrika dan Timur Tengah akan mulai berpikir bahwa mereka mungkin akan lebih baik berada di tempat lain.”
Belanda akan bergabung dengan pemerintahan nasionalis Hongaria dan Polandia sebelumnya dalam menentang kebijakan migrasi UE. Brussel kemungkinan besar akan menolak karena negara-negara anggota blok tersebut telah menyetujui pakta migrasi mereka dan opsi keluar biasanya dibahas pada tahap negosiasi.
“Kami mempunyai pakta baru mengenai migrasi dan suaka, yang telah dipilih dan dikonfirmasi, dan oleh karena itu harus diterapkan,” kata juru bicara Komisi Eropa Eric Mamer pada konferensi pers di Brussels.
Partai-partai koalisi Belanda mengatakan bahwa imigrasi untuk bekerja juga akan dibatasi dan penerimaan mahasiswa asing ke universitas-universitas Belanda akan diperketat.
Pekerja dari luar UE yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus akan memerlukan izin kerja dan agen perekrutan akan menghadapi peraturan yang lebih ketat. Koalisi tersebut mengatakan pihaknya juga akan berusaha membatasi pergerakan bebas orang-orang dari negara-negara yang bergabung dengan UE di masa depan.
