Komando Polisi Negara Bagian Lagos telah memperingatkan mereka yang berencana melakukan protes di jalan-jalan negara bagian tersebut, pada hari Rabu, terhadap pelanggaran hak-hak orang lain.
Sebuah koalisi kelompok sosialis merencanakan protes damai berskala nasional pada tanggal 12 Juni (Hari Demokrasi) melawan kesulitan dan kelaparan di negara tersebut.
Kelompok-kelompok tersebut adalah Front Aksi Bersama (JAF), Gerakan Take It Back (TIB), Kongres Aksi Afrika (AAC) cabang Negara Bagian Lagos, Federasi Pekerja Sektor Informal Nigeria (FIWON), Liga Pekerja Sosialis (SWL) dan ERC. Mereka menuntut perbaikan kehidupan rakyat Nigeria.
Namun menanggapi rencana protes pada hari Selasa, Pejabat Humas Kepolisian negara bagian, Benjamin Hundeyin, mengatakan protes tersebut mampu menghambat kegiatan komersial dan kelancaran arus lalu lintas.
Dia mencatat bahwa perintah tersebut akan memastikan bahwa tidak ada orang atau kelompok yang melanggar hak asasi manusia orang lain.
Menurut Hundeyin, Kompol CP Adegoke Fayoade mengingatkan, setiap pengunjuk rasa yang kedapatan melanggar hak orang lain akan dikenakan sanksi.
“Komisaris Polisi Negara Bagian Lagos, CP Adegoke Fayoade, mni meyakinkan warga Lagos bahwa Komando telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengamankan nyawa dan harta benda serta memastikan arus lalu lintas yang bebas dan lingkungan yang damai untuk menjalankan tugas yang sah.
“Kepastian ini diperlukan karena pemberitaan yang beredar mengenai aksi protes yang dijadwalkan pada Rabu, 12 Juni 2024, merupakan tindakan yang dapat menghambat aktivitas komersial dan kelancaran lalu lintas.
“Komando ini akan memenuhi mandatnya untuk memastikan bahwa tidak ada orang atau sekelompok orang yang meremehkan hak asasi manusia orang lain, terutama hak atas martabat manusia dan kebebasan bergerak.
“Oleh karena itu, CP Fayoade memperingatkan bahwa setiap pengunjuk rasa yang ditemukan melanggar hak-hak warga Nigeria lainnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum.
“Sekali lagi, CP Fayoade memerintahkan semua warga Lagos yang taat hukum untuk menjalankan tugas mereka tanpa takut akan pelecehan atau intimidasi, karena aset keamanan yang memadai telah dikerahkan secara strategis untuk menjamin keselamatan dan keamanan mereka,” kata Hundeyin dalam sebuah pernyataan.
